July 28, 2010

Kementerian Ristek Raih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan 2009

Kementerian Riset dan Teknologi berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan baik sehingga mendapatkan opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut merupakan opini audit tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Dengan demikian Kementerian Ristek mempertahankan prestasi serupa yang diperoleh pada Laporan Keuangan Tahun 2008.

Penghargaan atas prestasi tersebut diserahkan langsung Wakil Presiden Budiono kepada Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2010 di Hotel Borobudur pada Selasa, 27 Juli 2010. Acara yang bertemakan "Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pemanfaatan dalam Pengelolaan Keuangan Negara" ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan perwakilan dari beberapa Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan tersebut, selain kepada Kementerian Ristek, Wapres Budiono juga menyerahkan penghargaan serupa kepada 45 instansi pusat dan 13 Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya pada tahun 2009 mendapatkan opini audit WTP. Dari tahun ke tahun, jumlah instansi yang menerima opini audit WTP semakin meningkat. Dari 7 instansi pada tahun 2006, 16 instansi pada tahun 2007, kemudian 35 instansi pada tahun 2008 dan terakhir menjadi 45 instansi pada tahun 2009. Secara Umum, BPK telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009. Hal ini juga merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah, mengingat pada LKPP tahun 2004 hingga tahun 2008, BPK hanya memberikan opini audit Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Wapres Budiono sangat mengapresiasi prestasi yang diraih Pemerintah pada LKPP 2009 tersebut. Budiono berharap prestasi tersebut dapat semakin ditingkatkan dengan bertambahnya jumlah instansi yang laporan keuangannya mendapatkan opini audit WTP. Laporan Keuangan pemerintah adalah dasar dari birokrasi pemerintahan yang baik, sehingga mau tidak mau seluruh instansi pemerintah harus menjadikan opini audit WTP sebagai target minimal yang hendak dicapai. "Minimal itu artinya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian. Ini minimal, karena laporan keuangan pemerintah yang WTP adalah prasyarat birokrasi yang baik, handal dan efektif," Ujar Budiono. (munawir)

July 22, 2010

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Percepatan pembangunan daerah di Indonesia memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat. Sementara, masih banyak daerah tertinggall yang perlu didorong pertumbuhan ekonominya agar dapat mensejahterakan masyarakat. Potensi sumber daya alam yang melimpah harus dioptimalkan nilai tambahnya agar memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Salah satu caranya adalah dengan memberikan penguatan dari sisi teknologi tepat guna.

“Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan daerah akan membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi” ujar Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata saat menyampaikan keynote speech dalam acara Regional Leaders Gathering 2010 (RLG 2010) di Graha Widya Bakti Puspiptek Serpong pada hari Rabu, 21 Juli 2010. Hadir pada acara tersebut, Deputi Menristek bidang Jaringan Iptek, Syamsa Ardisasmita; Kepala Bakosurtanal, Asep Karsidi; dan Ketua Forum Komunikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (FKA DPD), Bambang Soeroso.
   
Menristek menyambut baik gagasan FKA DPD dalam menyelenggarakan RGL 2010 karena berperan efektif sebagai intermediasi antara pusat dan daerah di tengah rendahnya sinergi antara hasil riset dengan kebutuhan di masyarakat. “Beberapa laboratorium yang ada di kawasan Puspiptek ini mampu memberikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan yang ada di daerah. Sayangnya, diseminasi hasil riset di daerah masih kurang, di samping itu masih terdapat pula kegiatan riset yang hasilnya belum relevan dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di daerah. Oleh karena itu komunikasi dua arah yang efektif perlu dibangun antara Kementerian Ristek dan Pemerintah daerah agar hasil riset dapat disesuasikan dengan kebutuhan di daerah ” Ujar Menristek.

Dari penyelenggaraan RGL 2010 ini diharapkan para pengambil kebijakan di daerah dapat mengetahui secara langsung perkembangan terkini di bidang riset dan teknologi tepat guna yang dapat dipergunakan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Di sisi lain, pada peneliti juga diharapkan mampu menghasilkan berbagai penemuan tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

RLG 2010 yang bertemakan “Percepatan Pembangunan Daerah Berbasiskan Sumberdaya” tersebut dihadiri oleh sejumlah bupati dan walikota dari berbagai wilayah di tanah air. Kegiatan ini merupakan implementasi nota kesepahaman antara FKA DPD RI Periode 2004-2009 dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) untuk mensosialisasikan berbagai hasil riset kepada stakeholder pembangunan.

Pameran Teknologi Tepat Guna

Penyelenggaraan RGL 2010 ini dirangkaikan dengan Pameran Teknologi Tepat Guna yang diikuti oleh lembaga litbang, perguruan tinggi dan pihak swasta yang menampilkan beragam produk teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan di daerah. Menristek yang berkesempatan meninjau puluhan stand pameran tersebut memberikan apresiasi terhadap produk-produk teknologi tepat guna karya anak bangsa yang dipamerkan RGL 2010. Menristek berkeyakinan Indonesia dapat dibangun dengan pemanfaatan teknologi dalam negeri, sehingga daya saing dapat ditingkatkan dan ketergantungan terhadap produk teknologi dari luar dapat dikurangi.

Sementara itu, Bupat Tanah Datar,  M Shadiq Pasadigoe yang mendapat kesempatan berdialog dengan Menristek berharap kegiatan Pameran Teknologi Tepat Guna diadakan rutin setiap tahun. “Informasi teknologi tepat guna yang saya dapatkan di pameran ini sangat penting dan dibutuhkan masyarakat di daerah. Sehingga saya mengusulkan kegiatan pameran seperti ini diselenggarakan setiap tahun pada Sidang Paripurna DPD yang dihadiri 544 Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia” Ujar Shadiq.  (munawir)

July 15, 2010

Wapres : Koordinasi Penelitian Untuk Hasilkan Riset Produktif


Masih banyak hasil riset yang belum sinergis dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Hasil riset yang lebih banyak berakhir hanya sampai publikasi paper dan paten ternyata tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya tumpang tindih riset di perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah akibat anggaran riset dari APBN belum fokus pada bidang-bidang yang relevan dengan permasalahan bangsa.        

Hal ini dikatakan Wapres Boediono saat memberika pengarahan di depan peserta The 2nd Indonesia International Conference on Innovation, Enterpreunership and Small Business yang diadakan di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong pada hari Kamis, 15 Juli 2010. Dalam kesempatan tersebut, Boediono didampingi oleh Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata. Turut Hadir Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah dan Rektor ITB, Akhmaloka.

“Koordinasi dari kegiatan penelitian sangat penting, walaupun semua sibuk melakukan penelitian tetap tidak ada kaitan antara bidang-bidangnya, maka hasilnya tidak akan optimal” ujar Boediono.  Boediono mengharapkan Menristek dapat memperkuat koordinasi agar permasalahan tumpang tindih riset dan kurangnya relevansi hasil riset dengan kebutuhan masyarakat dapat diatasi.

Boediono menegaskan, masalah riset bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun dunia bisnis dan industri perlu diajak untuk turut serta memajukan riset dan inovasi. Dibandingkan negara lain, partisipasi dunia bisnis dalam membiayai kegiatan litbang di Indonesia masih sangat rendah. Sektor-sektor terkait di dalam pemerintah perlu bersama-sama memikirkan sebuah grand design untuk menarik minat sektor bisnis untuk terlibat lebih jauh dalam bidang riset dan inovasi. Si akhir arahannya, Boediono menekankan bahwa inovasi adalah induk dari peningkatan produktivitas yang menjadi sumber kemajuan suatu bangsa khususnya di bidang ekonomi yang berkesinambungan. (munawir)

July 14, 2010

Penguatan Sistem Inovasi Nasional untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang inovatif (innovation nation). Untuk menjadi bangsa yang menguasai iptek, inovasi harus ditempatkan sebagai urat nadi kehidupan bangsa, sehingga Indonesia dapat menjadi rumah bagi insan-insan kreatif dan inovatif. Lebih lanjut Inovasi dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan Indonesia menjadi bangsa yang maju, terhormat dan kompetitif.

Hal tersebut disampaikan Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata, dalam sambutannya meresmikan Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke-15 pada hari Rabu, 14 Juli 2010 di Ruang Komisi Utama, Gedung II BPPT, Jakarta. Acara peresmian tersebut diisi dengan kegiatan Wicara Iptek (IPTEK TALK) dengan menghadirkan nara sumber Menristek dan Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN), Muhammad Zuhal dengan tema Penguatan Sistem Inovasi Nasional. Hadir pada acara tersebut, Para Kepala LPNK dan Pejabat di lingkungan Kementerian Riset dn Teknologi.

Peringatan HAKTEKNAS berawal saat Bangsa Indonesia berhasil melaksanakan uji terbang pesawat Gatotkaca N-250 untuk pertama kalinya sebagi hasil produksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN, kini PT. Dirgantara Indonesia) pada tanggal 10 Agustus 1995.  Keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata prestasi putera-puteri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan, menerapkan serta menguasai iptek khususnya di bidang kedirgantaraan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional menetapkan 10 Agustus setiap tahunnya sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

Peringatan HAKTEKNAS ke-15 pada tahun ini mengambil tema “Penguatan Sistem Inovasi Nasional”. Tema ini diambil untuk meningkatkan semangat inovasi anak bangsa dalam kemandirian yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan daya saing nasional. “Dengan tema ini kita didorong untuk terpacu memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dinamika masyarakat dalam pembangunan bangsa sekaligus menunjukkan kemampuan dan kemandirian bangsa Indonesia”, ujar Suharna.

Suharna melanjutkan, sejalan dengan tema Hakteknas ke-15 tahun 2010 ini, pembangunan nasional iptek nasional diprioritaskan ke dalam dua kegiatan penting yaitu penguatan system inovasi nasional serta peningkatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Iptek. Sasaran yang ingin dicapai adalah menguatnya kelembagaan, sumber daya dan jaringan iptek, meningkatnya kemampuan nasional dalam penguatan iptek, meningkatnya relevansi pembangunan iptek dengan kebutuhan riil serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pembangunan iptek.

Sementara itu, Muhammad Zuhal dalam diskusi Iptek Talk menekankan pentingnya menyelaraskan antara supply–push dan  demand-driven, karena secara konseptual inovasi baru terjadi bila kedua titik tersebut bertemu.  Menurut Zuhal, peneliti harus merubah mindsetnya agar hasil riset tidak hanya berakhir dalam bentuk paten atau publikasi di jurnal internasional, namun juga harus bisa menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. “Banyak penelitian di perguruan tinggi ataupun lembaga litbang hanya berdasarkan minat individu sang peneliti, sehingga walaupun menghasilkan invention namun tidak bisa masuk pasar karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat” ,ujar Zuhal.

Untuk memperingati HAKTEKNAS ke-15, sebanyak 121 kegiatan dalam bentuk seminar, workshop, pameran Ritech Expo, lomba-lomba Iptek, dan anugerah penghargaan kepada peneliti berprestasi diselenggarakan baik oleh Kementerian RISTEK maupun LPNK RISTEK di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. (munawir)

July 7, 2010

SInergi Hasil Litbang perkuat Sistem Inovasi Nasional

Pemberian subsidi pupuk dan bibit padi oleh Pemerintah terbukti dapat meningkatkan produksi pangan. Namun di sisi lain produktivitas sektor pertanian mengalami penurunan, salah satunya dikarenakan teknologi dan hasil-hasil litbang pertanian tidak dimanfaatkan  secara optimal dan tepat guna. Menurut Menristek, Suharna Surapranata, solusi klasik  untuk mengatasi masalah ketahanan pangan seperti peningkatan anggaran litbang dan kuantitas SDM, kurang efektif tanpa mensinergikan hasil litbang dan meniadakan tumpang tindih riset.

“Meniadakan tumpang tindih riset dan mensinergikan hasil-hasil penelitian adalah bagian dari kontrak kinerja saya dengan Bapak Presiden” ungkap Suharna dalam arahannya pada Sidang Paripurna I Dewan Riset Nasional 2010, yang diselenggarakan di Graha Widya Bakti, Puspiptek Serpong.  Turut hadir pada pertemuan tersebut, Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN),  Muhammad Zuhal; Ketua Dewan Riset Nasional,  Andrianto Handojo; Sekretaris Menristek, Mulyanto; Para Staf Ahli dan Deputi Menristek, serta para anggota Dewan Riset Nasional.    

Untuk meniadakan tumpang tindih riset, lanjut Menristek, harus dilakukan pemetaan riset sesuai dengan Agenda Riset Nasional yang diarahkan kepada Riset Dasar, Riset Terapan, Peningkatan Kapasitas Produksi dan Percepatan Difusi. Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan Industri diharapkan mengambil peran sesuai arah dan pemetaan riset yang telah dilakukan pemerintah. “Karena dana insentif terbatas sedangkan bidang riset sangat banyak, maka kita harus punya arah yang sifatnya monumental. Sehingga Program Insentif tahun ini kita arahkan pada bentuk semi top down” papar Suharna.

Strategi Kementerian Ristek lainnya dalam mengatasi tumpang tindih riset adalah menyeimbangkan supply-push dan dan market-driven dengan menyerap kebutuhan pengguna, termasuk dari sektor industri. Menristek berharap adanya kebutuhan dari sektor industri untuk menggunakan hasil litbang dalam negeri.  Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus dibangun antara pemerintah dan industri. “Kita harus senantiasa menjemput bola dari industri”, tegas Suharna.      

Sementara itu, Ketua KIN,  Muhammad Zuhal dalam sambutannya membenarkan strategi Kementerian Ristek terkait hubungan antara hasil litbang dengan sektor industri tersebut. Zuhal memaparkan strategi tersebut selaras dengan misi jangka menengah KIN yang berkaitan dengan Eco-Innovation. “Eco-Innovation adalah Inovasi yang bisa memutar roda perekonomian. Bukan Inovasi yang berhenti dalam bentuk pilot project dan jurnal ilmiah yang tidak ada kaitannya dengan dunia industri sehingga tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap kekuatan inovasi nasional kita” ujar Zuhal.

Di penghujung rangkaian acara pembukaan Sidang Paripurna DRN tersebut, Direktur PT. Tesena Inovindo, Titah Sihdjati Riadhie, tampil menyampaikan kisah sukses ECG 12 Leads (Electrocardiogram) sebagai hasil riset yang kemudian diserap industri. Sistem ECG 12 Leads dirancang untuk memungkinkan akses masyarakat di daerah pedalaman akan layanan kesehatan jantung. ECG 12 dioperasikan oleh tenaga medis atau paramedis yang tersedia di daerah kemudian dihubungkan menggunakan koneksi GSM/CDMA/internet/PSTN secara realtime dengan layanan dokter ahli jantung atau pusat kesehatan jantung yang ada di kota. Perancangan Prototipe ECG 12 Leads dibiayai oleh Sistem Insentif RISTEK tahun 2009 dan masuk dalam buku 101 Indonesia Innovations sebagai salah satu inovasi paling prospektif tahun 2009. (munawir)

July 6, 2010

Penguatan Sistem Inovasi Nasional melalui Sinergi Fungsional

Pembangunan Iptek baru dapat memberikan kontribusi yang nyata  terhadap pembangunan nasional bila produk iptek yang dihasilkan mampu didayagunakan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sistem Inovasi Nasional harus diperkuat dengan strategi  membangun kebersamaan (sinergi fungsional) untuk memasyarakatkan hasil-hasil litbang dan menyerap kebutuhan dari pengguna.

Hal tersebut ditegaskan Menristek, Suharna Surapranata dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi yang diadakan di Graha Widya Bakti, Puspiptek Serpong pada Selasa, 6 Juli 2010. Rakor yang bertemakan “Membangun Sinergi Program 2010-2014 untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional” tersebut juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas oleh Para Pejabat Eselon I dan II di Kementerian Riset dan Teknologi.

Menristek mengharapkan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja, Pejabat yang bersangkutan memiliki komitmen untuk mensukseskan program kerja sesuai yang direncanakan. Sedangkan Pakta Integritas diperlukan karena program dan kebijakan pemerintah harus dikelola oleh orang yang memiliki integritas yang tinggi. Kedua hal ini akan menjadi bahan evalusi dan motor penggerak sinergi program di internal Kementerian Riset dan Teknologi. “Jangan sampai pekerjaan dan kegiatan kita tidak terarah, kita menghendaki pekerjaan yang menghasilkan resultan yang optimum”, tegas Suharna.

Untuk membangun sinergi program Kementerian Ristek 2010-2014, maka arah pembangunan iptek diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan riset dan Sumber Daya  Iptek, meningkatkan dan mempergunakan jejaring kelembagaan iptek, meningkatkan  kreativitas dan produktivitas litbang serta meningkatkan pendayagunaan iptek. Suharna berharap pada akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Undang-Undang Sistem Inovasi Nasional telah disahkan, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya untuk menentukan arah pembangunan iptek ke depan.

Tumpang tindih kegiatan riset juga mendapatkan perhatian besar dari Pemerintah. Suharna mengungkapkan bahwa salah satu kontrak kinerjanya sebagai Menristek adalah menyiapkan kebijakan efektivitas riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga litbang non perguruan tinggi. Suharna berharap seluruh stakeholder riset mulai dari LPNK, perguruan tinggi hingga lembaga litbang departemen teknis bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan memperhatikan klasifikasi riset mulai dari riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan percepatan difusi. Bila hal tersebut dapat diwujudkan, maka tumpang tindih riset dapat diatasi dan kesengjangan antara supply-push dan demand-driven dapat diperkecil. (munawir)

July 1, 2010

Optimalkan Hasil Riset melalui Sinergi antar Lembaga


Saat ini masih terdapat banyak aktivitas riset saling tumpang tindih dan belum sejalan dengan arah pembangunan bangsa. Hasil dari aktivitas riset tersebut kurang relevan dengan kebutuhan dan persoalan di masyarakat. Untuk menjawab kesenjangan antara supply-push dan market-driven tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi menjalankan strategi yaitu membangun kebersamaan (sinergi fungsional), mempromosikan hasil litbang dan menyerap kebutuhan pengguna.

Hal tersebut disampaikan Menteri Negara Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata, pada Rapat Sinkronisasi Bahan Retreat KIB-II Bidang Litbang dan Penyuluhan Pertanian di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis, 1 Juli 2010.

Lebih lanjut Suharna menjelaskan bahwa untuk menjalankan strategi membangun kebersamaan, maka seluruh lembaga terkait harus merujuk kepada Agenda Riset Nasional untuk penyaluran dana insentif riset agar tepat sasaran dan sesuai dengan arah pembangunan bangsa. “Dalam ARN yang sekarang, kita hanya akan memberikan dana insentif riset bila tujuan dan hasil risetnya efektif dan jelas”, ujar Suharna.  

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Suswono menerangkan bahwa anggaran sektor pertanian masih didominasi oleh subsidi input, khususnya subsidi pupuk. Sedangkan sumber peningkatan produktivitas, dalam hal ini kegiatan litbang masih mendapatkan porsi yang kecil. Data yang dirilis International Food Policy Research Institute (IFPRI) menunjukkan bahwa pembiayaan kegiatan litbang pertanian di Indonesia hanya berkisar 0,22% dari total PDB Pertanian. Angka ini relatif kecil dibandingkan negara-negara tetangga, misalnya Malaysia yang mencatatkan biaya litbang pertaniannya pada angka 1,92% dari PDB pertaniannya. Oleh sebab itu, menurut Suswono, pada tahun 2011 anggaran akan difokuskan ke arah peningkatan produktivitas di antaranya melalui optimalisasi sistem litbang dan penyuluhan pertanian.

Menanggapi hal tesebut, Menegristek Suharna menekankan agar efektivitas  hasil-hasil riset nantinya harus ditingkatkan seiring meningkatnya anggaran litbang pertanian.  Menutup pembicaraannya Suharna kembali menegaskan pentingnya membangun kebersamaan . “Ternyata anggaran kita yang sedikit itu namun bila dikelola bersama-sama, maka akan banyak hal monumental yang dapat kita buat. Kuncinya adalah sinergi” tegas Suharna.  

Pada pertemuan tersebut, hadir pula Plt. Staf Ahli Menegristek bidang Pangan dan Pertanian, Masrizal; Kepala Puslit Bioteknologi LIPI, Bambang Prasetya; Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi BATAN, Zainal Abidin; dan Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian BPPT, Nenie Yustiningsih. (munawir)