Pendahuluan
Selama tiga hari di Surabaya, para pemimpin pendidikan tinggi Indonesia berkumpul dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 dengan tema "Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Keberdampakan: Elaborasi Teknologi dan Kearifan Lokal yang Inklusif dan Humanis". Universitas Airlangga menjadi tuan rumah, dan sepanjang konferensi ada satu pertanyaan yang terus kembali dalam berbagai rupa: untuk apa sebenarnya perguruan tinggi ada?
Tulisan ini merangkum delapan paparan dari konferensi tersebut: Prof. Dato' Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang (Ketua Agensi Kelayakan Malaysia), Pungkas Bahjuri Ali, Ph.D. (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Wakil Menteri Prof. Fauzan, Rektor Universitas Airlangga Prof. Muhammad Madyan, Rektor Telkom University Prof. Suyanto, Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. Garuda Wiko, dan Wakil Menteri Prof. Stella Christie. Saya menyusunnya dari transkrip dan materi paparan masing-masing. Setiap angka dan pernyataan saya kaitkan dengan penyampainya, dan ringkasan ini bukan kutipan resmi.
Dari delapan suara itu, saya menangkap empat benang merah. Pertama, ukuran keunggulan sedang bergeser dari peringkat ke dampak, tanpa membuang peringkat sama sekali. Kedua, kampus diajak berpindah dari bekerja sendiri-sendiri menuju jaringan. Ketiga, pintu perguruan tinggi harus makin lebar dan makin manusiawi. Keempat, kecerdasan artifisial (AI) memaksa kita menjawab ulang pertanyaan paling mendasar tentang apa yang diajarkan dan dikerjakan sebuah universitas.
1. Peringkat Boleh Penting, tetapi Dampaklah yang Diuji
Menteri Brian Yuliarto membuka dengan skala. Indonesia memiliki 4.303 perguruan tinggi, sekitar 10,7 juta mahasiswa, dan 328 ribu dosen. Dengan ekosistem sebesar itu, pertanyaannya menurut beliau bukan lagi seberapa tinggi peringkat sebuah kampus, melainkan perubahan apa yang dirasakan masyarakat. Beliau mengajak pimpinan kampus melengkapi ukuran peringkat dengan ukuran dampak bagi warga di sekitar kampus.
Data yang beliau tampilkan jujur tentang jaraknya. Indeks SDG Indonesia berada di peringkat 74 dari 169 negara, naik dari posisi 77. Angka partisipasi kuliah baru sekitar 33 persen, dengan target 60 persen pada 2045. Dalam Global Innovation Index, kolaborasi riset universitas dan industri Indonesia berada di peringkat 13 dunia, tetapi artikel ilmiah dan teknisnya di peringkat 133. Jadi kita sudah pandai bergandengan, tetapi jejak pengetahuan kita masih tipis.
Beliau lalu menunjukkan bukti dari lapangan. Universitas Diponegoro menyediakan air layak minum bagi warga pesisir, sekitar 200 ribu liter per hari di Jepara. Universitas Jember mendampingi petani kopi Bondowoso hingga harga kopi petani naik dari Rp9.000 menjadi Rp110.000 per kilogram, menurut slide beliau. Kepada tuan rumah, beliau menyampaikan apresiasi karena Universitas Airlangga berada di peringkat 15 dunia dalam THE Impact Rankings 2026, dari 1.646 perguruan tinggi di 116 negara dan wilayah, dan menjadi yang pertama di Indonesia. Beliau juga menitipkan pesan yang cukup tegas: rektor sebaiknya sering keluar kampus, mendatangi bupati, wali kota, dan gubernur, supaya skripsi, tesis, dan disertasi menjadi bagian dari penyelesaian masalah daerah.
Pak Pungkas dari Bappenas memperkuat arah yang sama dari sisi perencanaan pembangunan. Bappenas mengelompokkan SDGs ke dalam empat pilar, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Pilar keempat sengaja ditambahkan karena tanpa tata kelola dan hukum yang berjalan, tiga pilar lainnya sulit tercapai. Menurut beliau, SDGs sering disalahpahami hanya sebagai urusan lingkungan. Beliau menyebut hanya sekitar 18 persen indikator SDGs global yang berada di jalur capaian 2030, sedangkan menurut penghitungan Bappenas sendiri sekitar 88 persen target SDGs Indonesia dalam dokumen perencanaan nasional berada di jalur. Beliau sendiri mengingatkan bahwa kedua angka itu tidak bisa dibandingkan langsung. Beliau juga mengusulkan agar pengabdian kepada masyarakat tidak berhenti pada KKN. Riset yang menghasilkan teknologi tepat guna dan menaikkan nilai tambah, misalnya mengubah gaplek menjadi produk turunan yang lebih bernilai, juga merupakan bentuk pengabdian. Beliau mengajak kita membedakan equality (semua diperlakukan sama) dari equity (sesuai kebutuhan dan kemampuan), dan di situlah gagasan diferensiasi misi perguruan tinggi bermula.
Prof. Zaini Ujang membawa nada yang berbeda. Beliau berbicara tentang merek, kepercayaan, dan peringkat. Bagi beliau peringkat adalah alat pemasaran, dan kampus lebih baik dipasarkan oleh lembaga pemeringkat daripada memasarkan diri sendiri. Beliau membedakan indikator yang bisa dikendalikan kampus (yang beliau tandai hijau) dari indikator yang bergantung pada persepsi pihak luar, seperti reputasi akademik dan reputasi pemberi kerja (yang beliau tandai merah). Pesannya sederhana: kerjakan dulu yang hijau hingga maksimal. Beliau memberi contoh dua universitas Malaysia yang memilih satu bidang unggulan, dan menyebut Universiti Teknologi Petronas mencapai skor sitasi per fakultas 98,4 dari 100 pada QS 2027, sementara Universiti Malaya memanfaatkan teknik perminyakan (peringkat 34 dunia pada slide beliau) untuk mengangkat reputasi keseluruhan. Untuk mengubah arah, beliau menawarkan kerangka dari Harvard Business School: struktur, strategi, dan budaya. Yang paling sulit dan paling menentukan menurut beliau adalah budaya.
Sekilas pandangan Pak Zaini dan Pak Menteri tampak berseberangan. Tetapi keduanya sebenarnya bicara dua lapisan yang sama. Peringkat membuka pintu kepercayaan internasional, dan dampak membuktikan bahwa pintu itu layak dimasuki. Rektor Universitas Airlangga sendiri mengakui hal itu: peringkat tetap penting untuk hubungan dengan mitra luar negeri, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Ada pula catatan kecil yang menarik. Hasil pemeringkatan sangat bergantung pada instrumen yang dipakai. Dalam salah satu slide Prof. Zaini, Universitas Airlangga tercatat di peringkat 276 QS World University Rankings, sedangkan dalam THE Impact Rankings 2026 ia berada di peringkat 15 dunia. Satu kampus yang sama bisa tampak biasa-biasa saja atau sangat menonjol, tergantung apa yang diukur. Karena itu pertanyaan yang lebih tajam bukan "peringkat berapa?", melainkan "kita sedang mengukur apa, dan mengapa?".
2. Dari Kampus Sendiri-Sendiri ke Jaringan
Wakil Menteri Prof. Fauzan memberi judul paparannya penguatan peran perguruan tinggi berbasis konsorsium. Beliau memulai dari enam mandat Presiden bagi perguruan tinggi, lalu menampilkan potret yang tidak selalu nyaman. Dari 2.839 perguruan tinggi di bawah Kemdiktisaintek, 86,5 persen sudah terakreditasi, tetapi jaraknya sangat lebar. Angka partisipasi kasar naik dari 31,45 persen pada 2023 menjadi 32,89 persen pada 2025. Tingkat kemiskinan nasional 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta orang, dengan target 5 persen pada 2029. Dari seratus keluarga miskin, hanya dua yang kepala keluarganya lulusan perguruan tinggi. Beliau juga menyebut sekitar satu juta sarjana yang masih menganggur. Dari situ beliau menegaskan tiga persoalan lama pendidikan tinggi, yaitu mutu, akses, dan relevansi, dengan relevansi sebagai yang paling mendesak.
Untuk menggambarkan perubahan yang dimaksud, beliau memakai dua perumpamaan. Ular berganti kulit supaya badannya muat, tetapi tabiatnya tetap sama. Ulat menjadi kupu-kupu karena tabiatnya ikut berubah. Kampus yang hanya naik peringkat tanpa berubah kepekaan terhadap lingkungannya, kata beliau, baru mengganti kulit. Beliau juga mengutip pemikiran Peter Thiel tentang perubahan dari "1 ke n" (meniru yang sudah ada, seperti menambah program studi dan laboratorium) dan dari "0 ke 1" (menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru).
Dari situ beliau mengajak kampus berhenti bekerja sendiri-sendiri dan membangun jaringan. Slide beliau memuat semangat Education Network, not Education Islands. Manfaatnya konkret: pertukaran dosen dan mahasiswa lintas kampus, kurikulum bersama, efisiensi sumber daya, dan satu pintu kerja sama bagi pemerintah daerah. Contoh yang beliau ceritakan adalah pilot konsorsium di Nusa Tenggara Timur, ketika Universitas Nusa Cendana bersama sejumlah perguruan tinggi swasta bergandengan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menangani stunting dan kemiskinan. Beliau juga bercerita tentang Gubernur Sulawesi Tengah yang memberi beasiswa S1 hingga S3, dengan saran agar tesis dan disertasi mengangkat persoalan daerah supaya hasilnya menjadi dasar kebijakan. Beliau bahkan melempar gagasan yang akan memancing diskusi: bagaimana jika wisuda sesekali digelar di kampung yang miskin?
Beliau juga menyebut konsep klasterisasi, yang menurut beliau sedang dirampungkan sebagai instrumen pembinaan yang proporsional. Intinya adalah kampus dibina sesuai kondisinya, tidak semuanya dipaksa bersaing pada kompetisi yang sama. Ini masih konsep pembinaan, belum kebijakan final.
Gagasan jaringan juga muncul dari pembicara lain. Prof. Zaini menceritakan konsorsium akademik strategis antarnegara yang menghimpun lima hingga sepuluh universitas dari tiap negara. Menurut beliau, jika hanya satu atau dua universitas yang bergerak itu masih kasus unik, tetapi jika lebih dari lima, itu sudah menjadi perubahan sistemik. Pak Pungkas memperkenalkan jaringan SDGs Center di perguruan tinggi, yang kini beranggotakan lebih dari seratus kampus. Prof. Suyanto, ketika menawarkan alat ukur kesiapan AI, berharap alat itu menjadi konsorsium besar untuk mengukur kematangan kampus-kampus lain. Prof. Garuda Wiko menyiapkan wadah bernama Konsorsium Inovasi Wilayah Berbasis Misi dalam rancangan cetak biru 2045. Dari tujuh pembicara berbeda muncul satu pesan: tidak satu pun kampus perlu memiliki semuanya.
3. Pintu yang Lebar, Kampus yang Humanis
Prof. Madyan dari Universitas Airlangga menjelaskan inklusivitas dengan cara yang membumi. Ukuran keberhasilan kampus menurut beliau adalah seberapa lebar pintu yang terbuka untuk berbagai kalangan dan seberapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik karena kehadiran kampus itu. Beliau merumuskan lima prinsip: kesetaraan dan keadilan, keberagaman, aksesibilitas, partisipasi, dan martabat kemanusiaan. Beliau menegaskan inklusi harus dirasakan seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), dan harus dilembagakan dalam peraturan supaya tetap berjalan siapa pun pemimpinnya. Di Unair, hal itu diwujudkan melalui Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang layanan inklusif, satuan tugas pencegahan kekerasan, tim layanan pendidikan inklusif, serta fasilitas fisik dan situs yang ramah disabilitas.
Dalam urusan akses, beliau menyampaikan komitmen yang cukup berani: mahasiswa yang sudah masuk Unair tidak boleh keluar karena persoalan ekonomi. Ini janji lisan beliau, tanpa rumusan teknis di slide. Mekanismenya, mahasiswa yang tidak mampu dapat melapor, dibantu Pusat Pengelolaan Dana Sosial, dan bila dana kurang, universitas menanggungnya sampai lulus. Mahasiswa Unair kini berasal dari seluruh 38 provinsi. Beliau juga jujur menyebut masih banyak pekerjaan rumah. Slide sebaran mahasiswa memperlihatkan Jawa Timur masih menyumbang sekitar 69 persen mahasiswa. Pintu memang terbuka, tetapi jarak tetap ikut menyaring siapa yang bisa melangkah masuk. Di bidang pengabdian, beliau menyebut Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga untuk wilayah terpencil dan KKN yang melibatkan 79 persen mahasiswa dalam dua gelombang 2026 di Jawa Timur, serta sembilan kegiatan KKN internasional yang melibatkan 2,8 persen mahasiswa.
Dari sisi kebijakan, angka-angka Wamen Fauzan menunjukkan mengapa akses bukan sekadar soal niat baik. Dari data kemiskinan terlihat bahwa peluang keluar dari kemiskinan sangat berkaitan dengan jenjang pendidikan, meskipun beliau berhati-hati agar tidak menyimpulkan sebab-akibat. Pak Menteri menambahkan konteksnya: percepatan pemenuhan dokter spesialis (170 program studi spesialis dan subspesialis baru, 8.650 mahasiswa PPDS baru pada 2026, dan kini 11 provinsi sudah mendidik spesialis sendiri), dengan ukuran keberhasilan berupa lulusan yang bekerja di wilayah yang paling membutuhkan. Target 2045 yang beliau tampilkan adalah partisipasi kuliah 60 persen dan 75 persen lulusan bekerja sesuai bidangnya.
Menariknya, ukuran-ukuran itu juga selaras dengan harapan publik. Prof. Stella Christie menampilkan hasil survei dengan 2.276 responden, yang menurut beliau terdiri atas mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Responden ditanya tentang tiga hal yang menurut beliau tidak bisa dipenuhi semuanya sekaligus: kualitas, keterjangkauan, dan kuantitas. Pada kondisi saat ini, bobot kualitas dinilai 30,0 persen, kuantitas 44,5 persen, dan keterjangkauan 25,5 persen. Pada kondisi yang diharapkan, bobot itu bergeser menjadi kualitas 55,6 persen, kuantitas 13,9 persen, dan keterjangkauan 30,5 persen. Artinya publik ingin pendidikan tinggi bergeser dari mengejar jumlah menuju kualitas yang tetap terjangkau. Angka ini perlu dibaca sebagai persepsi dalam survei, bukan pengukuran mutu, dan metodenya tidak dijelaskan lebih jauh. Namun arahnya jelas. Prof. Stella meminta setiap kampus berani memilih strategi dan menerima bahwa ada yang harus dikorbankan. Kementerian, kata beliau, memberi otonomi penuh asalkan strateginya ada.
4. AI: Aman, Terukur, dan Manusia Tetap di Pusat
Dua pengumuman penting soal AI datang dari Pak Menteri. Dari lima inisiatif yang diluncurkan di KPPTI 2026, dua menyangkut AI dan digitalisasi: Indeks Maturitas Digital Perguruan Tinggi dan GenAI Framework, yang beliau tegaskan sebagai panduan, bukan regulasi.
Prof. Suyanto menunjukkan bagaimana panduan seperti itu bisa dijalankan di tingkat kampus. Telkom University memakai panduan AI berbasis empat tingkat risiko: minimal, terbatas, tinggi, dan tidak dapat diterima. Menggunakan AI untuk menilai ujian atau mengklaim hasil AI sebagai karya sendiri, misalnya, masuk kategori yang dilarang total. Di atasnya ada kerangka SAFE AI dengan empat prinsip: aman dan berkelanjutan, akurat dan akuntabel, adil dan cepat, serta dapat dijelaskan dan beretika. Untuk mengukur kesiapan, Telkom mengembangkan SAFE-ME, indeks kematangan AI dengan 80 butir penilaian dalam lima tingkat. Hasil pengukuran di kampus sendiri beliau tampilkan apa adanya: skor 3,05 pada laporan awal (171 responden) dan 3,27 pada pengukuran terbaru (1.731 responden), dengan catatan slide bahwa perbandingan ini bersifat indikatif karena jumlah responden bertambah sepuluh kali lipat. Beliau menyimpulkan kampusnya baru berada pada ambang minimum kesiapan. Bagi mereka yang ingin mencoba, alamatnya ailo.ai.id/SAFEME.
Bagian yang paling mudah diingat dari paparan beliau adalah dedigitalisasi singkat bagi mahasiswa tahun pertama. Menurut beliau, sejak September 2025 mahasiswa baru dilarang memakai AI. Dalam tiap pembelajaran dua jam, sepuluh menit pertama dipakai membaca buku cetak apa saja dan sepuluh menit terakhir menulis tangan, untuk menguatkan membaca, menulis, dan bercerita. Beliau melaporkan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa meningkat "dalam ukuran tertentu" dan kunjungan perpustakaan melonjak dari sekitar 200 menjadi 2.000 orang per hari. Ini laporan dari rektornya sendiri, bukan penelitian independen. Mulai tahun kedua, mahasiswa justru diwajibkan memakai AI dengan benar dan bertanggung jawab. Beliau memakai perumpamaan busur panah: ditarik mundur sejengkal dulu supaya anak panah melesat tepat sasaran. Telkom juga mengembangkan MAPAI (platform perjalanan akademik terpersonalisasi), EduNusa (model bahasa yang berjalan offline untuk SD di wilayah 3T, dengan data anak tetap di sekolah), serta riset komunikasi kuantum dan kriptografi pasca-kuantum yang menurut beliau, bila diterapkan, kelak dapat melindungi sistem seperti QRIS Bank Indonesia.
Wamen Prof. Stella Christie menutup konferensi dengan pertanyaan yang sengaja membuat tidak nyaman: sepuluh tahun lagi, apakah perguruan tinggi masih diperlukan? Beliau memulai dari kisah populer tentang catur. Seorang bijaksana meminta hadiah satu butir beras di kotak pertama, dua di kotak kedua, empat di kotak ketiga, dan seterusnya sampai kotak ke-64. Permintaan yang tampak ringan itu pada kotak ke-20 sudah melewati satu juta butir, dan pada kotak ke-64 mencapai sekitar 18,4 kuintiliun butir, kira-kira 1.030 tahun produksi beras dunia, menurut hitungan di slide beliau. Perumpamaan itu menggambarkan betapa manusia lemah menakar pertumbuhan eksponensial. Beliau berargumen bahwa perkembangan AI bersifat eksponensial dan, tidak seperti teknologi sebelumnya, menyentuh banyak bidang sekaligus. Ini argumen beliau. Kisah catur hanya ilustrasi, bukan bukti.
Sebagai contoh, beliau menunjuk pengumuman OpenAI pada 8 September 2026 bahwa sistem agen internalnya menghasilkan solusi untuk masalah Navier–Stokes. Klaim ini masih diperdebatkan, termasuk soal kredit, karena dua matematikawan manusia disebut juga sedang menggarap persoalan yang sama. Beliau juga menampilkan judul-judul berita nasional (Kompas, CNBC Indonesia, Viva) yang pada Agustus 2025 menyoroti sulitnya lulusan ilmu komputer di pasar kerja, dan menyebut kecenderungan serupa di Amerika Serikat dan Eropa kemungkinan segera terjadi di Indonesia. Itu prediksi beliau.
Dari sana beliau menawarkan tiga fungsi universitas untuk dijawab ulang. Pertama, penciptaan pengetahuan: bila AI kini juga bisa menciptakan pengetahuan baru, peran manusia sebagai apa, sebagai pengawas, atasan, klien, atau hanya pengumpul data? Kedua, transmisi pengetahuan: masihkah kita mengajarkan cara bertanya, mencari rujukan, memahami data, mengajukan penjelasan alternatif, dan membaca secara dalam? Beliau mengutip studi di PNAS Nexus (Melumad dan Yun, 2025, 10.462 partisipan dalam tujuh eksperimen) yang menemukan pemahaman cenderung lebih dangkal ketika orang belajar dari ringkasan model bahasa dibanding pencarian web biasa. Ketiga, kurasi pengetahuan. Menurut beliau, pengetahuan bukan sekadar akses terhadap fakta. Beliau membandingkan toko Sarinah yang kecil tetapi terkurasi dengan belanja daring yang keranjangnya bisa penuh 41 barang tanpa satu pun dibeli. Beliau juga menyinggung esai Terence Tao di Nature (22 Oktober 2026), yang mengingatkan bahwa pemahaman manusia bisa tertinggal ketika model buatan AI dipakai di dunia nyata tanpa pemahaman cara kerjanya, misalnya dalam penentuan kredit bank.
Jawabannya bersyarat. Perguruan tinggi tidak diperlukan lagi jika dosen dan mahasiswa tidak punya nilai lebih dibanding AI. Saran pragmatisnya satu kalimat: pakai AI di kelas tingkat riset, jangan di kelas keterampilan dasar. Itu sejalan dengan dedigitalisasi tahun pertama di Telkom University.
Kesimpulan: Dari Gagasan ke Peta Jalan
Gagasan-gagasan itu butuh peta. Prof. Garuda Wiko, Ketua Forum Rektor Indonesia, menyampaikan usulan Cetak Biru Perguruan Tinggi Berdampak 2045. Rumusan visinya adalah terwujudnya ekosistem perguruan tinggi Indonesia yang unggul, inklusif, berintegritas, dan berdaya saing global, yang menghasilkan talenta, pengetahuan, inovasi, dan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan. Ia dijabarkan ke dalam empat klaster dan delapan program prioritas: tata kelola dan keberlanjutan perguruan tinggi, transformasi pembelajaran dan relevansi lulusan, kemitraan dan tridharma berdampak bagi pembangunan daerah, serta akses, inklusi, dan jejaring. Tahapannya dirancang bertahap dari 2026 hingga evaluasi pada 2045, dan SDGs menjadi kerangka dampak lintas klaster. Beliau sendiri menekankan bahwa isinya masih narasi kualitatif, belum bertarget angka, dan membutuhkan diskusi lebih panjang. Beliau juga melempar gagasan yang memantik: urutan tridharma bisa dibalik, pengabdian dahulu, baru penelitian, lalu pendidikan, karena dosen yang terbiasa meneliti dan mengabdi akan lebih paripurna di kelas.
Catatan penulis. Sebagai pembaca, saya menilai usulan ini menjanjikan dan sekaligus belum selesai. Ia belum memuat angka target maupun skema pembiayaan per klaster, kecuali sebutan Dana Abadi dan SBSN di bagian fondasi. Ujian pertamanya, menurut saya, adalah ketika indikator ditetapkan: apakah akan setia pada prinsip bahwa klaim dampak harus berbasis bukti, sebagaimana tertulis di landasan konseptualnya sendiri. Dan sebagai orang yang sehari-hari bersentuhan dengan perguruan tinggi swasta di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, saya membacanya dengan satu pertanyaan sederhana: apa artinya ini bagi kampus yang jauh dari pusat?
Data dari slide Wamen Fauzan membuat pertanyaan itu terasa nyata. Sulawesi Utara memiliki 47 perguruan tinggi dengan tingkat kemiskinan 6,62 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,66 persen pada 2025. Gorontalo memiliki 13 perguruan tinggi dengan kemiskinan 12,62 persen, dan pertumbuhannya 5,71 persen. Sulawesi Tengah memiliki 33 perguruan tinggi dengan kemiskinan 10,52 persen, dan pertumbuhannya 8,47 persen. Slide Rektor Unair menunjukkan bahwa mahasiswa dari ketiga provinsi ini sangat sedikit di kampus tuan rumah (0,11, 0,08, dan 0,19 persen, atau sekitar 0,38 persen bila dijumlahkan). Ini bukan kritik, karena jarak tidak bisa dihapus dengan kebijakan penerimaan saja. Justru karena itu saya meyakini gagasan konsorsium. Jika mahasiswa dari wilayah kita tidak mudah datang ke kampus-kampus besar, maka ilmu dan sumber dayanya yang harus bergerak mendatangi kita.
Dalam semangat itulah kami sedang merintis JAGA Gorontalo, konsorsium untuk ketahanan pangan dan penanganan stunting, serta KITA Sulteng, konsorsium untuk ketahanan bencana dan iklim yang dideklarasikan di Universitas Tadulako. Keduanya, saya kira, adalah bentuk awal dari apa yang dalam cetak biru disebut Konsorsium Inovasi Wilayah Berbasis Misi: berangkat dari masalah nyata wilayah, bukan dari kebutuhan kampus semata. Hasilnya belum bisa dinilai sekarang. Tetapi arahnya sejalan dengan pesan dari Surabaya.
Delapan suara itu, dengan nada yang berbeda-beda, menjawab pertanyaan yang sama. Perguruan tinggi tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, melainkan dari seberapa luas manfaat yang turun darinya, dan dari seberapa berani ia menjawab pertanyaan Prof. Stella: peran apa yang hanya bisa dikerjakan manusia di kampus kita, apa yang kita wariskan kepada mahasiswa, dan pengetahuan mana yang layak kita jaga. Jawabannya akan berbeda di tiap kampus, dan itu wajar. Yang tidak boleh adalah tidak menjawab sama sekali.
0 Komentar