Education Network, Not Education Islands: Catatan dari Paparan Wamen Fauzan di KPPTI 2026

Ringkasan paparan Prof. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berjudul "Penguatan Peran Perguruan Tinggi Berbasis Konsorsium", pada Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026, Universitas Airlangga, Surabaya.

Pendahuluan

Wamen Fauzan membuka sesinya dengan canda. Beliau melanjutkan pantun pembawa acara tentang Pulau Buru, lalu berkelakar bahwa syarat mengikuti KPPTI adalah sehat, karena berbicara dengan orang sehat tidak perlu mengulang-ulang. Sehat yang beliau maksud tidak hanya fisik, tetapi juga nonfisik. Setelah itu nadanya berubah menjadi serius.

Beliau menjelaskan bahwa judul yang dibacakan moderator sebenarnya subtema, sedangkan judul paparannya adalah penguatan peran perguruan tinggi berbasis konsorsium. Kata "penguatan" sengaja dipilih dengan asumsi para pimpinan kampus sudah melakukan banyak langkah strategis, dan yang diperlukan sekarang adalah memperkuatnya. Tulisan ini merangkum seluruh poin strategis paparan beliau, baik yang diucapkan maupun yang tertera di materinya. Bila ada perbedaan, saya mengikuti materi tertulis.


Pendidikan sebagai Instrumen, Enam Mandat sebagai Tugas

Beliau memulai dari pesan Presiden: pendidikan adalah instrumen pembangunan, kesejahteraan, dan demokrasi, dan pendidikan serta kesehatan adalah instrumen menghilangkan kemiskinan. Menurut beliau, kata kuncinya adalah "instrumen". Pendidikan tidak cukup dipahami sebagai persekolahan atau gedung tempat pembelajaran berlangsung. Bangsa ini merindukan kehadiran perguruan tinggi dalam sendi-sendi kehidupan, tidak hanya untuk transformasi ilmu dan teknologi, tetapi untuk memajukan dan memerdekakan bangsa dan rakyatnya.

Pesan itu disampaikan Presiden dalam empat momentum: KSTI di Bandung pada 7 Agustus 2025, taklimat Presiden kepada rektor dan guru besar pada 15 Januari 2026, UK–Indonesia Education Roundtable pada 20 Januari 2026, dan Sarasehan Kebangsaan KSTI pada 26 Juni 2026. Dari momentum-momentum itu lahir enam mandat Presiden bagi perguruan tinggi: menghasilkan sumber daya manusia unggul, menjadi lokomotif penguasaan sains dan teknologi, menghasilkan riset yang berguna bagi pembangunan, menciptakan terobosan dan teknologi baru untuk hilirisasi dan industri, memberi solusi atas persoalan masyarakat sekaligus mendorong industri, hilirisasi, dan pendapatan negara, serta menghasilkan manusia berintegritas, nasionalis, dan berpihak kepada masyarakat.

Mandat keenam mendapat penekanan tersendiri. Pendidikan tinggi harus menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu beliau menegaskan bahwa perguruan tinggi harus berani menolak praktik koruptif di dalam kampus, membuang jauh praktik yang mencabik rasa kemanusiaan dan kebangsaan, dan menjadi kiblat hidupnya norma etik.

Potret Perguruan Tinggi Kita

Untuk merealisasikan mandat itu, beliau mengajak kita melihat potretnya terlebih dahulu. Indonesia memiliki 4.303 perguruan tinggi, 328.241 dosen, dan 10.754.154 mahasiswa menurut data PDDikti per April 2026. Di bawah Kemdiktisaintek ada 2.839 perguruan tinggi, dengan 86,5 persen (2.457) telah terakreditasi. Rinciannya: 176 unggul (6,2 persen), 823 baik sekali (29,0 persen), 1.458 baik (51,4 persen), dan 382 belum terakreditasi (13,5 persen). Beliau mengakui bahwa ketika kita berbicara tentang transformasi teknologi berbasis kampus, tidak semua perguruan tinggi akan mengambil peran itu. Namun inilah realitas yang menjadi pekerjaan rumah kementerian: membantu yang belum terakreditasi menjadi baik, yang baik menjadi baik sekali, dan yang baik sekali menjadi unggul.

Beliau juga mencatat bahwa dari sekitar 2.400 perguruan tinggi yang hadir dalam forum ini, yang tidak hadir mungkin karena keterbatasan biaya. Karena itu perlu empati, dan keberagaman ini tetap harus dilihat sebagai kekuatan ekosistem. Kalau digerakkan bersama, hasilnya akan jauh lebih dahsyat.

Sebaran perguruan tinggi juga timpang secara geografis. Sebanyak 1.374 perguruan tinggi, atau 48 persen, berada di Pulau Jawa. Jawa Barat memiliki 360, Jawa Timur 335, Jawa Tengah 237, DKI Jakarta 240, dan Sumatera Utara 191, sedangkan Kalimantan Utara hanya 8. Pesan beliau: para pimpinan di daerah jangan merasa sendiri, ada banyak kawan, tetapi rentang disparitas kualitasnya sangat panjang. Dari situlah arah konsorsium. Perguruan tinggi di daerah memikul tanggung jawab yang sama dengan perguruan tinggi di pusat kota.

Klasterisasi: Liga Kampung, Liga Utama

Untuk pembinaan yang tepat, tim yang dipimpin Sekjen dan Dirjen bersama Dewan Pendidikan Tinggi telah merampungkan konsep klasterisasi, yakni pengelompokan berbasis institusi sebagai instrumen pembinaan yang efektif dan proporsional. Beliau menjelaskan dengan analogi sepak bola. Bila program kementerian, terutama bagi perguruan tinggi swasta, didominasi kompetisi tanpa memandang kondisi institusi, maka "liga kampung" disuruh bertanding melawan "liga utama". Dengan klasterisasi, yang di liga kampung bertanding dulu dengan sesamanya, dan bila kualitasnya naik, mereka naik ke Liga 2, lalu Liga 1, hingga Liga Utama.

Potret Sosial-Ekonomi: Mengapa Kampus Harus Hadir

Beliau lalu menyajikan serangkaian data yang menurutnya merupakan fenomena sosial yang masih menjadi momok bagi kemajuan bangsa.

Angka partisipasi kasar perguruan tinggi cenderung naik: 31,45 persen pada 2023, 32,00 persen pada 2024, dan 32,89 persen pada 2025, kenaikan 1,44 poin persentase dalam tiga tahun. Pertumbuhan ekonomi nasional naik dari 5,03 persen menjadi 5,11 persen, dengan 25 provinsi meningkat dan 13 provinsi menurun. Beliau menampilkan data per provinsi agar kampus-kampus di daerah tersentak bila ekonomi daerahnya menurun. Perubahan terbesar terjadi di Maluku Utara (naik 20,25 poin) dan Papua Tengah (turun 26,16 poin).

Tingkat kemiskinan nasional 8,25 persen atau 23,35 juta orang, dengan target 5 persen pada 2029, sedangkan kemiskinan ekstrem, yang berjumlah sekitar 2,2 juta orang pada September 2025, ditargetkan 0 persen pada 2026. Kemiskinan tertinggi ada di Papua Tengah (29,45 persen), Papua Pegunungan (27,21 persen), Papua Barat (19,58 persen), dan Nusa Tenggara Timur (17,50 persen). Beliau menekankan bahwa angka-angka ini adalah akumulasi pergerakan sosial, termasuk pergerakan dunia pendidikan tinggi.

Yang paling menarik bagi beliau adalah kemiskinan menurut jenjang pendidikan kepala keluarga. Dari seratus keluarga miskin, sekitar 25 kepala keluarganya tidak tamat SD, 38 lulusan SD, 18 lulusan SMP, 17 lulusan SMA, dan hanya 2 lulusan perguruan tinggi. Semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga, semakin kecil porsinya di rumah tangga miskin. Beliau berhati-hati menarik kesimpulan. Ada korelasi kuat dengan kesejahteraan, tetapi yang menjadi perhatian bukan hanya perguruan tinggi melainkan juga pendidikan menengah. Dan beliau mengingatkan bahwa APK kita masih berada di urutan bawah di ASEAN.

Dari sisi ketenagakerjaan, pengangguran terbuka nasional 4,65 persen atau 7,28 juta orang, dengan sekitar satu juta di antaranya sarjana. Beliau mengakui banyak faktor penyebabnya, tetapi sistem yang dibangun perguruan tinggi juga bertanggung jawab meminimalkan pengangguran sarjana.

Bagi kita di wilayah LLDIKTI XVI, data provinsi dalam materinya memberi gambaran yang beragam. Sulawesi Utara memiliki 47 perguruan tinggi, kemiskinan 6,62 persen, pertumbuhan ekonomi 5,66 persen, dan pengangguran terbuka 5,85 persen. Gorontalo memiliki 13 perguruan tinggi, kemiskinan 12,62 persen, pertumbuhan 5,71 persen, dan pengangguran 3,35 persen. Sulawesi Tengah memiliki 33 perguruan tinggi, kemiskinan 10,52 persen, pertumbuhan 8,47 persen (turun dari 9,89 persen), dan pengangguran 2,97 persen.

Mutu, Akses, Relevansi: Perubahan yang Sesungguhnya

Dari data itu beliau menegaskan tiga persoalan lama pendidikan tinggi: mutu, akses, dan relevansi, dengan relevansi sebagai yang paling mendesak. Dunia di luar sudah berubah lebih cepat daripada sistem yang kita miliki, dan bila kita masih mengidolakan sistem lama, kita sebenarnya berjalan mundur. Itulah kegagalan perguruan tinggi: tidak mampu merespons problematika sosial, bahkan menjadi korbannya. Beliau mengingatkan bahwa Menteri telah menyampaikan, mutu ke depan tidak diukur semata-mata dari akreditasi, tetapi dari kontribusi bagi masyarakat sekitar, dan pernyataan ini masih membutuhkan banyak energi untuk dijawab.

Sentilannya cukup tajam. Beliau bercerita pernah berkata kepada para rektor bahwa bila di sekitar kampus yang memiliki fakultas kedokteran dan kesehatan masyarakat ternyata stunting, TBC, dan kemiskinan tetap tinggi, jangan berharap rektornya masuk surga lebih dulu. Beliau juga menggambarkan kemiskinan ekstrem dengan pertanyaan sederhana: besok makan apa? Menunggu riset atau KKN dari kampus mungkin terlalu lama bagi mereka, karena itu perlu langkah jangka pendek.

Salah satu usulan beliau yang memancing diskusi adalah menggelar wisuda di kampung miskin. Beliau menyarankan Universitas Airlangga menggelar wisuda di wilayah miskin di Jawa Timur, misalnya di sekitar kampus Banyuwangi. Di Aceh yang memiliki 77 perguruan tinggi, bila masing-masing wisuda dua kali setahun, ada 154 kegiatan wisuda per tahun yang bisa digilir ke daerah-daerah yang membutuhkan perputaran ekonomi. Menurut beliau, kehadiran seperti itu tidak akan mengurangi wibawa akademik, justru memperkuat kehadiran kampus di tengah masyarakat.

Beliau lalu bicara soal mindset. Perguruan tinggi berdampak pada dasarnya adalah soal transformasi mindset. Kita tidak bisa mengelola pendidikan tinggi seperti satu atau dua tahun lalu. Anak-anak harus dididik untuk hidup di zamannya, bukan di dunia kemarin. Beliau memakai dua perumpamaan. Ular berganti kulit supaya badannya muat, tetapi tabiatnya tidak berubah, itu hanya perubahan bentuk. Ulat menjadi kupu-kupu melalui kepompong, dan di situ karakternya ikut berubah sehingga ia bernilai. Perguruan tinggi yang naik dari baik menjadi unggul, bahkan terkenal secara nasional dan internasional, tetapi tabiatnya tidak berubah, baru berganti kulit. Salah satu indikatornya adalah seberapa peka kampus itu terhadap lingkungannya.

Beliau juga mengutip pemikiran Peter Thiel tentang dua jenis perubahan. Perubahan horizontal, "1 ke n", adalah meniru yang sudah ada, misalnya menambah program studi atau laboratorium. Perubahan vertikal, "0 ke 1", adalah menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru. Kampus yang ingin bertahan harus terus menghadirkan kebaruan, karena kepercayaan masyarakat tidak lagi bertumpu pada status, melainkan pada seberapa jauh kampus memenuhi harapan orang tua.

Dari Kampus Sendiri-Sendiri ke Jaringan

Transformasi tata kelola yang beliau tawarkan digambarkan sebagai pergeseran dari kampus yang bekerja sendiri menjadi kampus yang bekerja dalam jaringan: dari kompetisi antarinstitusi menjadi kolaborasi lintas institusi, dari berorientasi institusi menjadi berorientasi dampak, dari riset parsial menjadi riset bersama, dan dari pengabdian sporadis menjadi solusi pembangunan. Slogannya: Education Network, not Education Islands. Beliau mengingatkan bahwa Menteri telah menyatakan bahwa waktunya bukan lagi kompetisi tetapi kolaborasi, sehingga forum-forum yang ada, forum program studi, forum rektor, dan sebagainya, perlu diberi bobot substansi kolaboratif. Jangan sampai setelah rapat semua pulang untuk kepentingan masing-masing. Itu langgam lama.

Manfaat konsorsium beliau rinci untuk tiga pihak. Bagi perguruan tinggi: sumber belajar bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa lintas kampus, kurikulum bersama, dan efisiensi sumber daya. Bagi pemerintah: satu pintu kerja sama akademik, rekomendasi kebijakan, inovasi daerah, dan sinergi program pusat dan daerah. Bagi masyarakat: solusi nyata atas persoalan, peningkatan kesejahteraan, inovasi yang bermanfaat, dan akses pengetahuan lebih luas. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi yang bergengsi bukan hanya dengan luar negeri, tetapi juga antarsesama perguruan tinggi, besar, menengah, maupun kecil.

Konsorsium dirancang secara tematik, dalam delapan bidang: pangan dan kemaritiman, teknologi, energi, dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan.

Dua Contoh Nyata

Beliau menyajikan dua contoh. Pertama, pilot konsorsium di Nusa Tenggara Timur yang dimulai pada awal 2025, ketika Universitas Nusa Cendana bersama sejumlah perguruan tinggi swasta, dikoordinasikan oleh kepala lembaga LLDIKTI, bergandengan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menangani stunting, pengangguran, dan kemiskinan di NTT. Lahirlah program Gentaskin, gerakan pengentasan stunting dan kemiskinan. Hasilnya, kata beliau, luar biasa, sampai-sampai kepala lembaga itu menerima penghargaan dari Menko Pemberdayaan Masyarakat pekan sebelumnya. Contoh itu beliau sebut sebagai bukti bahwa persoalan sosial di daerah, yang permanen, semi permanen, maupun tidak permanen, bisa diatasi perguruan tinggi.

Kedua, kunjungan beliau ke Sulawesi Tengah. Gubernurnya memberikan beasiswa dari S1 hingga S3. Beliau menyarankan agar tesis dan disertasi para penerima beasiswa mengangkat persoalan daerah, sehingga ketika lulus mereka memberi rekomendasi akademik yang bisa menjadi dasar kebijakan gubernur. Bila itu berjalan, katanya, pemerintah daerah bahkan tidak perlu lagi membangun lembaga riset sendiri karena sinerginya sudah kuat dengan pendidikan tinggi. Gubernur menyambut baik gagasan itu.


Kesimpulan

Beliau menutup dengan pesan Ki Hadjar Dewantara: apa pun yang dilakukan seseorang hendaknya bermanfaat bagi dirinya, bagi bangsanya, dan bagi manusia di dunia pada umumnya. Pesan inti paparan beliau jelas: perguruan tinggi harus hadir di tengah penderitaan masyarakat, bukan hanya naik peringkat atau akreditasi. Jalannya adalah transformasi tabiat, bukan sekadar bentuk, serta kolaborasi dalam konsorsium yang dibina sesuai kondisi masing-masing kampus, agar dari 4.303 perguruan tinggi lahir ekosistem yang bekerja untuk menjawab mutu, akses, dan relevansi.



Posting Komentar

0 Komentar